“Lokalisasi Komunitas Pesisir Sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal”

KATA PENGANTAR

 

Ucapan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Proposal ini disusun dalam rangka lomba karya tulis ilmiah mahasiswa dengan mengangkat sebuah judul “Lokalisasi Komunitas Pesisir Sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal”

Penulis berharap semoga karya tulis  ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi penulis serta lingkungan kampus serta pemerintah setempat dalam rangka menambah wawasan dalam meningkatkan pengetahuan kita dan hanya kepada Allah SWT., segala kesempurnaan itu berada.    

Sinjai, September 2018

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1.     Nama/ NIM         :  NURMUTHMAINNA/ 170303154

2.     Nama/ NIM         : WAHDANIA/ 170303004

3.     Nama/ NIM         : MARIATI/ 170303009       

Program Studi          :  Ekonomi Syariah (Ekos)

institusi                      :  IAIM SINJAI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ;

1.    Tulisan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hail tulisan atau pikiran saya sendiri.

2.    Seluruh bagian dari penelitian ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, September  2018

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar...................................................................................................................... 1

Pernyataan originalitas........................................................................................................ 2

Daftar isi.................................................................................................................................. 3

Pendahuluan........................................................................................................................ 4

A.   Latar belakang........................................................................................................... 4

B.   Tujuan ........................................................................................................................ 5

C.   Manfaat ...................................................................................................................... 6

Metode.................................................................................................................................... 6

Hasil dan pembahasan........................................................................................................ 6

Hasil penelitian..................................................................................................................... 6

Pembahasan hasil penelitian.......................................................................................... 16

Kesimpulan......................................................................................................................... 17

Implikasi............................................................................................................................... 17

Daftar pustaka..................................................................................................................... 18

Lampiran.............................................................................................................................. 20

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang

Wilayah  pesisir  adalah daerah pertemuanantara daratdanlaut.Jika ke arah daratwilayah di bagian daratan,baik kering maupun terendam air,  yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut,angin laut dan perembesan air asin.Sedangkan ke arah laut,wilayah pesisir mencakup bagian laut  yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi didarat,  seperti  sedimentasi dan aliran air tawar,maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat,seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Christanto,2010).

Kawasan ini sangat kompleks dengan berbagai isu dan permasalahan yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategis khusus dan terpadu. Selama ini  kawasan pesisir belum mendapat perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah, masyarakat maupun  pihak ketiga dalam pengelolaannya ,sehingga belakangan ini baru dirasakan berbagai permasalahan yang muncul tentang kawasan pesisir (BKKSI,2001).

Pengalaman bangsa Indonesiadi masa lalu dalam membangun wilayah pesisir dan lautan menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung menuju kearah yang tidak berkelanjutan. Masyarakat nelayan sebagai  komunitas wilayah  pesisir,  sering kali  tersisih dari  pembangunan sebab prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus kepada sektor pertanian atau daratan. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Di samping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal,mereka melaut juga pada area penangkapan di  wilayah pesisir juga terbatas.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi,sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan  layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada  umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber  daya  manusia (SDM)  karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau  belum  tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha (Kusnadi,2003). Melihat kondisi ini maka penulis menginginkan ada treatment khusus pada wilayah pesisir berupa lokalisasi wilayah agar pemerintah lebih fokus dan dapat mengambil langkah terpadu dalam mengatasi setiap permasalahan di dalamnya.

Menurut KBBI, lokalisasi adalah pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Dalam  karya tulis ilmiah ini akan dibahas mengenai Mengapa diperlukan lokalisasi, Bagaimana model lokalisasi yang dimaksud, Apa kaitan lokalisasi dan instrumen pembangunan, dan Bagaimana peran pemerintah dalam kearifan lokal dalam mengelola lokalisasi sebagai pendorong ekonomi. Pada penelitian ini kami membahas lokalisasi yang sedikit berbeda dari pemahaman masyarakat pada umumnya, yang selalu menganggap ketika mendengar kata lokalisasi berarti berkaitan dengan prostitusi, tetapi pembahasan kali ini tentang lokalisasi komunitas pesisir sebagai instrumen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal. Alasan penulis memilih judul ini karena di daerah Sinjai terdapat wilayah yang belum terlokalisasi, sehingga penulis ingin mengarahkan bagaimana agar wilayah tersebut menjadi kawasan yang terkonsentrasi menuju aktivitas  industri perikanan yang modern.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah  ingin melihat seberapa  besar kontribusi wilayah pesisr dalam perekonomian wilayah sehingga menjadi alasan bagi pemerintah untuk serius memperhatikan masalah di wilayah pesisir.

Manfaat

            Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menjadi model pengembangan perekonomian pesisir di wilayah sulawesi selatan yang tetap mengedepankan profesionalisme dan kearifan lokal sehingga menciptakan masyarakat yang berkemajuan dan sejahtera dengan tidak melupakan budaya- budaya lokal dalam menopang pengembangan ekonomi pesisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui observasi dan studi dokumentasi terkait masalah aktivitas ekonomi  wilayah pesisir. Teknik analisis data menggunakan SPSS 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A.   Lokalisasi

Lokalisasi dalam tinjauan ekonomi yang dimaksud adalah menciptakan wilayah yang terkonsentrasi sesuai dengan aktifitas kebanyakan orang-orang yang tinggal didaerah tersebut. Dalam hal ini Wilayah pesisir kabupaten sinjai, ada beberapa aktivitas seperti tambak pesisir , memelihara Burung Walet, Rumput laut, pengawetan Ikan (Ikan kering), Aktivitas mengolah ikan (Ikan Bakar, Bakso Ikan, Abon), ebi, usaha kuliner. Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan dan dapat membantu dalam hal penyerapan tenaga kerja. Melalui lokalisasi diharapkan wilayah pesisir sinjai menjadi pusat aktivitas perekonomian pesisir dengan berbagai macam produk olahan yang memiliki nilai tambah.

B.   Model  pengembangan ekonomi pesisir

Adapun model pengembangan mengacu pada konsep P3K berbasis eko sosiosistem yang memperhatikan 5 aspek yakni:

1.    Keterpaduan sektor pembangunan di wilayah pesisir

2.    Keterpaduan ekologis

3.    Keterpaduan stakeholders dan pemerintah

4.    Keterpaduan berbagai disiplin ilmu

5.    Keterpaduan antar negara

C.   Pembangunan dan perkembangan ekonomi

Pembangunan menurut paraahli:

1.     Menurut Portes “1976”: pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

2.     Menurut Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah “2005”istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

3.     Menurut Mohammad Ali Menurutnya pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia.

Perkembangan menurut ahli.

4.     Menurut  E. B. Harlock, perkembanganadalah serangkaian perubahan progreslf  yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

5.     Menurut McLeod, perkembanganadalah proses atau tahapan pertumbuhan kearah yang lebih maju.

6.     Menurut Kasiram, perkembanganadalah adanya pemunculan sifat- sifat yang baru dan berbeda dari sebelumnya.

D.   Instrumen- instrumen pembangunan wilayah pesisir (analisis data sektor perikanan).

Pembangunan wilayah pesisir selama ini masih dilihat seperti pembangunan wilayah terestrial lainnya dengan kondisi yang analogi dengan wilayah perdesaan. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena wilayah pesisir menurut RUU Pesisir memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu:

1.    Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (weathering) dan pembangunan ketiga aspek di atas;

2.    Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan;

3.    Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut;

4.    Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan

5.    Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.

Perbedaan yang mendasar secara ekologis sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis berpengaruh secara signifikan terhadap usaha perekonomian yang ada di wilayah tersebut, karena ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut. Jika sifat kerentanan wilayah tidak diperhatikan, maka akan muncul konflik antara kepentingan memanfaatkan sumber daya pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dengan kebutuhan generasi akan datang terhadap sumber daya pesisir. Dalam banyak kasus, pendekatan pembangungan ekonomi yang parsial, tidak kondusif dalam mendorong pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Kegiatan yang parsial hanya memperhatikan kepentingan sektornya dan mengabaikan akibat yang timbul dari atau terhadap sektor lain, sehingga berkembang konflik pemanfaatan dan kewenangan. Dari berbagai studi, terdapat kecenderungan bahwa hampir semua kawasan pesisir Indonesia mengalami konflik tersebut. Jika konflik ini dibiarkan berlangsung terus akan mengurangi keinginan pihak yang bertikai untuk melestarikan sumberdayanya.

E.   Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut

Di era otonomi daerah, pembangunan wilayah pesisir dan laut sebagai salah satu sumberdaya potensial kerap pula memunculkan beberapa permasalahan, antara lain hubungan antara daerah dan pusat, pembangunan ekonomi (yang berkait dengan kemiskinan), serta eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestariannya.

Permasalahan umum yang banyak terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah kurang selarasnya pemenuhan kepentingan pusat dan daerah. Kondisi ini terjadi antara lain karena:

1.    Instansi dinas (kelautan dan perikanan) yang ada ditingkat kabupaten/kota pada era otonomi daerah ini sangat beragam baik dalam struktur organisasi dan kewenangannya. Perubahan ini berpengaruh pada intensitas komunikasi antara instansi yang berada di pusat dan daerah.

2.    Seringkali instansi dinas di kabupaten dan kota telah memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi, namun belum memiliki kewenangan teknis karena belum ada penyerahan kewenangan dari pusat dan propinsi.

3.    UU No.22/1999 belum dapat berjalan selaras dengan UU Perikanan dan sebagian peraturan daerah lainnya, sehingga kewenangan dalam dinas kabupaten/kota belum efektif.

Permasalahan dalam pembangunan ekonomi di daerah menyangkut pada kebijakan ekonomi makro, kesenjangan, dan kemiskinan. Kebijakan ekonomi makro selama ini (terutama yang berada di luar pulau Jawa) lebih difokuskan pada usaha ekstraksi hasil bumi (sumberdaya alam) seperti pemberian konsesi pada perusahaanperusahaan asing dan berskala besar. Ini berarti kurangnya perhatian terhadap usaha masyarkat lokal yang cenderung berskala kecil. Kesenjangan yang terjadi antar kelompok pendapatan antara daerah perkotaan dan perdesaan telah memburuk sejak dibukanya perekonomian perdesaan ke arah ekonomi pasar, karena hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program-program pembangunan. Dalam konteks wilayah pesisir dan laut, keuntungan ekonomi daari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut baru dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu seperti juragan kapal dan pengusaha perikanan, namun belum oleh masyarakat pesisir dan nelayan. Selain kesenjangan dalam pendapatan, kesenjangan dalam kepemilikan justru menjadi permasalahan yang lebih serius. Akumulasi sumberdaya pada pihak-pihak tertentu mengarah pada de-aksesasi oleh masyarakat. Misalnya saja dalam usaha penangkaapan, hanya yang memiliki kapal lebih besar dan teknologi yang lebih maju yang dapat menguasai sumberdaya laut. Nelayan kecil dengan teknologi sederhana menjadi terpinggirkan dan kalah sehingga semakin sulit dalam berusaha. Kondisi seperti ini yang terus berlanjut mengakibatkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. Nelayan kecil semakin sulit untuk bergerak keluar dari kemiskinan yang menjerat mereka. Eksploitasi sumberdaya laut dan pesisir menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan daerah. Di satu sisi, upaya tersebut dilakukan oleh masyarakat dan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian, namun di sisi lain sumberdaya perikanan semakin berkurang karena dieksploitasi secara berlebihan serta mengalami kerusakan. Upaya pengelolaan yang selama ini dilakukan belum menunjukkan hasil yang positif.

F.    Kearifan lokal sebagai stimulus pembangunan ekonomi daerah

Istilah kearifan lokal (local wisdom) mempunyai arti yang sangat mendalam danmenjadi suatu kosa kata yang sedang familiar akhir-akhir ini. Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal(local). Dalam Kamus Inggris Indonesia I. Markus Willy P.S.Pd, M.Dikkie Darsyah S.Pddan Mieke Ch10, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengankebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat atau kearifan lokal)dapat dipahami sebagai, gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuhkearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pengertian lain yang lebih terperinci tentang kearifan lokal adalah, kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakanperpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifanlokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yangpatut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapinilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universalKearifan lokal dimaknai juga sebagai adat yang memiliki kearifan atau al-‘addah al-ma’rifah, yang dilawankan dengan al-‘addah al-jahiliyyah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinadungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Karakteristik kearifan lokal dapat berupa bentuk warisan peradaban yang dilakukan secara turun temurun, dianggap mampu mengendalikan berbagai pengaruh dari luar, menyangkut nilai dan moral pada masyarakat setempat, tidak tertulisakan namun tetap diakui sebagai kekayaan dalam berbagai segi pandangan hukum, dan bentuk sifat yang melekat pada seseorang atau kelompok berdasarkan pada asalnya.

G.   Penelitian pendukung terkait perekonomian wilayah pesisir

a.  Jurnal yang di buat oleh Kurniawati Hapsari Ekosafitri,Ernan Rustiadi dan Fredinan Yulianda pada tahun 2017, berjudul’’Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara”. Menunjukkan bahwa Wilayah pesisir Kabupaten Jepara juga menjadi pusat dari kegiatan perekonomian seperti kegiatan perdagangan, industri pengolahan, perikanan tangkap, perikanan budi daya, transportasi laut dan pariwisata bahari. Kecamatan Jepara sebagai ibukota kabupaten, merupakan wilayah kecamatan pesisir yang memiliki sarana dan prasarana yang paling lengkap dibandingkan dengan kecamatan pesisir lainnya, memiliki fasilitas pelayanan pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Fasilitas ekonomi pasar tradisional, toko, minimarket, pasar swalayan, hotel dan rumah makan. Fasilitas transportasi dan perhubungan terdapat terminal dan pelabuhan penyeberangan. Fasilitas pelayanan perkantoran pemerintah daerah juga terdapat di Kecamatan Jepara. Fasilitas penunjang kegiatan perikanan di Kecamatan Jepara antara lain 2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 1 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), 1 unit pabrik es, 1 unit SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) serta satu Balai Perikanan Budi daya Air Payau yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan”

b.  Jurnal yang di buat oleh Hezron Sabar Rotua Tinambunan pada tahun 2016, berjudul”model pemberdayaan wilayah pesisir dalam menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi asean”Menunjukkan bahwakendalapenguatan budaya maritim desa pesisir di Jawa Timur dalam menghadapiMasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,masyarakat desa pesisir bersikap acuh terhadapdaerahnya, tidak adanya modal dari pemerintahsehingga nelayan harus meminjam uang dan menjual hasilnya pada pengepul, serta belum adanya pasar untuk menjual ikan segar dan produk olahan masyarakat desa pesisir.

H.   Data Aktivitas Ekonomi Wilayah Pesisir Sinjai

Table 1. Volume produksi perikanan menurut sektor perikanan tahun 2010-2017

Jenis perairan	Tahun								Kenaikan rata-rata (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Perikanan tangkap	26.193,5	27.136,9	27.940,15	28.845,45	29.230	39.972,10	36.287,70	38.378,80	12,48
Perikanan budidaya	12.694,68	8.872,67	12.983,22	20.836,6	29.590,04	19.608,30	30.799,6	38.889,40	12,43
Total	38.888,1	36.009,5	40.923,37	49.684,08	58.820,04	59.580,40	67.087,30	77.268,20

Table 2. Nilai produksi perikanan menurut sektor perikanan tahun 2010-2017

Jenis perairan	Tahun								Kenaikan rata-rata (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Perikanan tangkap	379.336.442	377.333.162	388.367.273	381.982.400	401.728.025	484.028.275	500.721.306	512.675.409	12,5
Perikanan budidaya	91.234.000	18.400.700	27.706.960	44.595.010	74.710.400	43.572.200	63.515.210	81.435.895	12,5
Total	470.570.442	395.733.862	416.074.233	397.414.510	476.438.425	527.600.475	564.236.516	594.111.303

Table 3. Jumlah tenaga kerja perikanan tahun 2013-2017

Tenaga kerja	Tahun					Kenaikan Rata-Rata (%)
	2013	2014	2015	2016	2017
Nelayan	8.481	8.515	8.532	8.544	8.714	0,68
Petani tambak	1.737	1.793	1.793	1.793	1.753	0,25
Kolam	196	216	216	216	216	2,55
Mina padi	264	264	264	264	284	1,89
Budidaya laut	1.644	1.844	1.924	1.924	1.954	4,52
Keramba jarring apung	-	-	-	-	-	-
Pengolahan	708	672	674	788	813	3.82
Pengecer	756	677	685	713	691	(2,07)
Pemasar	991	929	912	943	907	(2,13)
Total	41.777	14.910	15.000	15.185	15.332	0,93

Tabel 4. Pdrb atas dasar harga berlaku

 

Pembahasan

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh gambaran kontribusi sektor perikanan di daerah pesisir sebagai berikut:

A.     Hubungan Antara Produksi Perikanan Dan PDRB Sinjai

            Hubungan antara produksi perikanan dan PDRB Dari hasil analisis SPSS 24 dengan menggunakan X = 0.05 (untuk probabilitas) di peroleh nilai regression <0.05 artinya tingkat produksi perikanan berpengaruh terhadap PDRB sinjai apabila di uji menggunakan uji T , di peroleh T hitung= 11,816 T table = 0.025 : 6 = 2,44691. T hitung lebih besar daripada T table artinya produksi perikanan berpengaruh signifikan padaPDRB, adapun besarnya kontribusi sektor perikanan adalah 0.959 atau 95.9% Variabel sektor perikanan mempengaruhi PDRB dan 4,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti. Hanya saja produksi perikanan di kabupaten  sinjai masih dalam bentuk pra olahan, nilai produksi dalam bentuk pasca olahan belum dapat di deskripsikan karna masih dianggap sebagai usaha sampingan masyarakat dan tidak terlalu berkontribusi terhadap perekonomian daerah, padahal bila kita lihat sisi produk olahan perikanan dengan adanya nilai tambah dapat menjadi salah satu penyumbang PAD bagi daerah bila dikelola sebaik mungkin tentunya tidak lepas peran pemerintah dan pihak investor didalamnya.

B.    Hubungan Antara Produksi Perikanan Dengan Tenaga Kerja Serapan

Berdasarkan hasil analisis SPSS 24, diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan tingkat x (probabilitas 0,05) diperoleh hasil 0.091 > 0,05 (artinya tidak ada hubungan/pengaruh signifikan tingkat produksi perikanan dan tenaga kerja serapan di sektor perikanan, bila dilihat dari uji T, diperoleh T hitung = -2,456, T Tabel = 0,025:6 = 2,44691, artinya T tabel > dari T hitung, dapat dartikan bahwa daya serap sektor perikanan masih kurang, artinya tingkat produksi tenaga kerja yang tinggi tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja, ini sebabkan adanya paradigma masyarakat yang negatif tentang pihak ketiga (investor) yang dapat membantu dalam hal peningkatan daya saing  dan ini yang perlu diperhatikan agar sektor perikanan bisa menjadi sektor yang penting dalam penerapan tenaga kerja, disamping itu penyuluhan tentang prospek nilai tambah atau olahan hasil perikanan juga perlu disosialisasikan sebagaimana sosialisasi terkait bagaimana pentingnya menjaga ekosisitem laut dari kerusakan. Adapun besarnya kontribusi sektor perikanan, hubungan penerapan tenaga kerja R² = 0,668 atau sekitar 66,8% sisanya 33,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di teliti.

KESIMPULAN

1.         Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan dalam hal ini produksi perikanan di kabupaten sinjai memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi baik dalam bentuk pra olahan. Sedangkan bentuk olahan hasil perikanan masih sangat kurang.

2.         Penyerapan tenaga kerja disektor perikanan juga masih sangat rendah, ini disebabkan oleh pengolahan dan budidaya sektor perikanan masih dikelola secara traditional dan turun temurun

IMPLIKASI

1.     Sektor perikanan di kabupaten sinjai sebaiknya mendapat perhatian khusus, peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam meningkatkan nilai tambah produksi baik dalam bentuk penyuluhan atau bantuan modal kerja

2.     Perlunya peran pihak ketiga dalam hal ini investor agar produksi perikanan kabupaten sinjai memiliki daya saing. Diperlukan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam mempromosikan produksi perikanan di berbagai event ekonomi yang diadakan oleh pemerintah provinsi

DAFTAR PUSTAKA

Adismita,Rahardjo.2007.Dasar-DasarEkonomiWilayah.UniversitasHaanuddin.Makassar.

Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan  dan Pembangunan  Ekonomi Daerah. BPFE-UGMYogyakarta.

BPS Sinjai online

Datrini,LuhKade.2009.DampakInvestasi danTenagaKerjaterhadap  Pertumbuhan EkonomiSertaPengaruhnyaterhadapTingkatKemiskinandiProvinsiBali.SarathiVol.16No.3.

Djojohadikusuma,   S.  1994.   Perkembangan   Pemikiran   Ekonomi:   Dasar   Teori  EkonomiPertumbuhandanEkonomiPembangunan.LP3ES.Jakarta.

Esmara, Hendra (1986). Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijaksanaan danProspek.PT.Gramedia.Jakarta.

http://dilihatya.com/2401/pengertian-perkembangan-menurut-para-ahli

http://www.pendidikanmahir.com/2016/02/10-hasil-penelitian-terkait-kearifan.html

https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/viewFile/17390/12530

https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/pesisirekonomidaerahtatag__20081123172012__1224__1.pdf

https://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap/

Kuncoro Mudrajad,. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.Erlangga,Jakarta

Sadono.1994.PengantarTeoriMakroEkonomi.PTRajaGrafindoPersada.Jakarta.Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Penerbit BumiAksara.Jakarta.

Tahir (2002) . Jurnal pesisir dan lautan Indonesia  journal of coastal and marine resourrces , vol 4. No.3, hal 4

Tarigan Robinson, 2003. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara . Jakarta.

Tarigan Robinson, 2005. Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.

Tjokroamodjojo,Bintoro.1993.PerencanaanPembangunan.CV.HajiMasagung.Jakarta.

LAMPIRAN

HUBUNGAN ANTARA PRODUKSI PERIKANAN DAN PDRB SINJAI

                        

Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable:   PDRB
Equation	Model Summary					Parameter Estimates
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,959	139,610	1	6	,000	-32042458,630	6006,713
The independent variable is PERIKANAN.

HUBUNGAN ANTARA PRODUKSI PERIKANAN DAN TENAGA KERJA SERAPAN

 

 

Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable:   PRODUKSI
Equation	Model Summary					Parameter Estimates
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	,668	6,030	1	3	,091	620675764,400	-5318,555
The independent variable is TENAGA KERJA.